By	:	admin
Posted On	:	Jum`at, 23 Desember 2011 11:21:05
View	:	133 Times

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengusulkan dana pengadaan 32 mobil senilai Rp8,3 miliar lebih dalam Rancangan APBK tahun 2012. Badan Anggaran DPRK menyatakan usulan itu belum final karena akan dirasionalkan sesuai kebutuhan.


Hasil penelusuran Harian Aceh, Selasa (20/12), menyebutkan, dalam dokumen RAPBK 2012 yang sudah diserahkan ke DPRK Aceh Utara, terdapat alokasi belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus Rp8.341.800.000 (Rp8,3 miliar lebih). Rincian dari anggaran yang ditempatkan pada pos Sekretariat Daerah itu, keperluan mobil operasional BPN satu unit Rp215,8 juta, keperluan instansi dinas/badan/sekretariat DPRK empat unit x Rp245 juta = Rp980 juta.


Berikutnya, keperluan ibu kepala daerah/wakil kepala daerah/sekda tiga unit x Rp250 juta = Rp750 juta, keperluan Bappeda satu unit Rp400 juta, keperluan operasional DPRK tujuh unit x 215,8 juta = Rp1.510.600.000 (Rp1,5 miliar lebih), keperluan para camat 10 unit x Rp215,8 juta = Rp2.158.000.000 (Rp2,1 miliar lebih), keperluan para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah tiga unit x Rp215,8 juta = Rp647,4 juta.


Lalu, keperluan bupati satu unit Rp800 juta, wakil bupati satu unit Rp560 juta dan sekda satu unit Rp320 juta.


Anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Utara Khaidir Abdurrahman saat dihubungi lewat telpon selular, kemarin petang, menyebutkan, dana pengadaan mobil tersebut baru sebatas pengajuan dari TAPK. “Baru pengajuan, belum final, itu akan kita rasionalkan kembali dalam pembahasan,” katanya.


Khaidir Abdurrahman yang juga ketua Komisi C mengakui ada beberapa camat yang mobil operasionalnya tidak layak lagi. Demikian juga, kata dia, dengan beberapa kendaraan operasional anggota DPRK yang lebih banyak biaya perawatan akibat kondisi sudah kurang layak.


“(Usulan mobil) yang untuk bupati, itu untuk bupati definitif nantinya. Tapi kemungkinan mobil baru untuk bupati akan kita tiadakan dulu, jadi alokasi dalam RAPBK 2012 belum final, tentu akan kita rasionalkan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah,” kata Khaidir Abdurrahman.(nsy)


Sumber : Harian Aceh, 21 Des 2011

 Send |  Print