"Persoalan Warga Tak Tuntas" DPRK Hanya Pandai Umbar Janji

Kalender

«	‹	Feb 2012	›	»
M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe
dituding hanya pandai mengumbar janji saja kepada masyarakat. Sedangkan
aksi nyata belum dilakukan untuk membantu masyarakat menyelesaikan
masalah yang ditimbulkan oleh eksekutif.

“Sampai saat ini belum adanya ganti rugi terhadap hak garap masyarakat
Gampong Keude Aceh dan masyarakat Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda
Sakti akibat pembangunan waduk dan pembangunan jalan lingkar. Selain itu
masalah lainnya adalah belum jelasnya ganti rugi terhadap pembebasan
lahan di Gampong Ujong Blang untuk pembangunan jalan lingkar,” terang
Baihaqi, Koordinator Bidang advokasi dan Kampanye Masyarakat
Transparansi (MaTA) Aceh, dalam keterangan pers yang diterima koran ini,
kemarin.

Menurut pria ini, ketiga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat
tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada DPRK Lhokseumawe oleh
MaTA dan masyarakat korban itu sendiri. Akan tetapi dewan seakan tak
berdaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Secara prinsip keberadaan
DPRK selaku representasi masyarakat belum berjalan sebagaimana harapan
masyarakat Kota Lhokseumawe.

“Artinya fungsi dewan tak lebih hanya sebagai pengesahan anggaran semata
sedangkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat masih berjalan
ditempat,” tegasnya.Sedangkan untuk eksekutif sendiri, sekarang ini
masih berselemak masalah yang notabenenya merugikan masyarakat, akan
tetapi hingga sampai saat ini belum mampu untuk diselesaikan. Padahal
berdasarkan penelusuran MaTA, persoalan yang timbul tersebut merupakan
ulah dari eksekutif itu sendiri.

Bahkan permasalahan tersebut sudah pernah disampaikan oleh MaTA dan
perwakilan masyarakat korban kepada Walikota Lhokseumawe pada saat
audiensi 09 Juli 2010. Akan tetapi setelah persoalan itu disampaikan
tidak ada langkah konkrit apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Lhokseumawe untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini artinya bahwa kepemerintahan dibawah Walikota sekarang tidak ada
hal yang bisa diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat,” ujarnya. MaTA mengharapkan kepada pihak eksekutif maupun
legislatif untuk mengevaluasi kinerjanya, hal ini bertujuan untuk
melihat hal apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat dan apakah
yang dilakukan tersebut berguna untuk masyarakat atau tidak. (rel/msi)

Pesan Singkat