By	:	admin
Posted On	:	Rabu, 28 Juli 2010 09:30:05
View	:	200 Times

*Pemkab Harus Meminta Maaf Kepada Masyarakat Aceh Utara

Menanggapi pembatalan beberapa proyek pembangunan yang telah ditetapakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2010 oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Aceh Utara, Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA menilai hal tersebut merupakan kebijakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh Utara. Selain itu, kebijakan tersebut akan berdampak pada terhentinya pembangunan di Aceh Utara.

Berdasarkan monitoring MaTA, kebijakan tersebut diambil karena hingga sampai saat ini anggaran Aceh Utara sebesar Rp. 220 M yang masih dalam proses hukum akibat pendepositoan dan belum bisa digunakan untuk pembangunan Aceh Utara saat ini. Secara prinsip, MaTA sangat prihatin dengan hal tersebut karena dampak dari itu semua yang merasakan adalah masyarakat Aceh Utara.

Selama ini, alasan ketiadaan anggaran seakan telah menjadi trend bagi pemkab Aceh Utara untuk mengelak dari memberi pelayanan kepada masyarakat. Secara tegas MaTA tidak bisa mentolerir alasan tersebut karena belum bisa digunakan anggaran sebesar Rp. 220 M tersebut semata-mata bukan karena kesalahan masyarakat Aceh Utara.

Seharusnya, kalaupun pemkab Aceh Utara membatalkan sejumlah proyek pembangunan yang sudah ada ketetapannya pada tahun 2010, pemkab juga harus meminta maaf kepada masyarakat Aceh Utara karena pada tahun 2010 ini belum bisa melayani masyarakat secara maksimal akibat ketiadaan anggaran. Selain itu, MaTA mengharapkan kepada eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama dan melibatkan elemen sipil guna membicarakan peluang-peluang yang ada demi mencari sumber anggaran untuk pembangunan Aceh Utara.

Lhokseumawe, 27 Juli 2010

Anggota Badan Pekerja

Masyarakat Transparansi Aceh - MaTA

B A I H A Q I

Ko. Bidang Advokasi Dan Kampanye

 Send |  Print