Dengan
indikator, dalam tiap pelelangan yang dilaksanakan masih ada upaya
pelanggaran yang serius dengan maksud memenangkan pihak rekanan
tertentu, selain itu sejak tahun 2010 MaTA mendapatkan laporan pengaduan
dari pihak rekanan yang merasakan dirugikan sebanyak 15 (lima belas)
pengaduan dalam masalah PBJ di kota Lhokseumawe. Permasalahan PBJ
merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian dan penerapan yang
serius, mengingat kebocoran keuangan Negara yang paling besar adalah di
sektor PBJ.

Selain itu MaTA dan TII juga mendapatkan kasus hal
yang serupa dalam Paket Perencanaan dan Penataan Jalan di mana untuk
Perencanaan pemerintah mengalokasikan biaya Perencanaan sebesar Rp.
579.600.000 untuk 3(tiga) paket perencanaa, sementara bidang Pekerjaan
pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.22.517.000.000. dan biaya
Pengawasan sebesar Rp. 408.600.000. berdasarkan analisis dan data yang
telah kami kumpulkan dalam proses tender tersebut kami melihat ada
beberapa permasalahan yang serius dalam pelaksanaan tender yang sedang
berlansung di Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe:

• Dalam
  pengumuman Lelang yang diumumkan pada Hari Senin 12 Juli 2010 melalui
  Media. Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe mengumumkan Paket Pekerjaan
  dan paket Perencanaan pekerjaan kedalam satu Paket Pekerjaan. Idealnya,
  paket Perencanaan didahulukan sebelum paket Pekerjaan itu. Bagaimana
  mungkin Perencanaan dan Pekerjaan di jadikan dalam satu Paket Kegiatan
  dalam waktu yang bersamaan.


• Dalam pengumuman pelelangan, pihak
  Dinas mengumumkan 3 (tiga) paket perencanaan sementara di Kontrak Harga
  Satuan pelaksanan Jalan terdiri 4 (empat) paket.


• Telah terjadi
  penggabungan beberapa Kegiatan dalam satu Paket Pekerjaan. Adapun Paket
  kegiatan yang digabungkan tersebut adalah, Peningkatan jalan nelayan,
  peningkatan jalan pasar KP3, peningkatan dan penataan jalan merdeka dan
  pelebaran jalan simpang Buloh – Line pipa. Sesuai dengan Perpres No.
  95/2007 [Perubahan Ke 7 dari Kepres 80/2003] Panitia Dilarang menyatukan
  atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarannya
  seharusnya untuk usaha kecil.


• Dalam Adendum lelang tidak
  ditandatangani dan Stempel. Aturan mengatakan, Adendum Harus di
  Tandatangi Oleh KPA [Kuasa Pengguna Anggaran] dan Panitia Pelelangan
  Sebelum disampaikan Kepada Calon Peserta Lelang. Aturan lain juga
  mengatakan, Dokumen Lelang dan Adendum Lelang Adalah Satu kesatuan yang
  tidak bisa di Pisahkan.


• Dalam Dokumen Pakta Integritas yang
  tersedia belum di Tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
  Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara, Pakta Integritas
  adalah surat pernyataan bersama yang menolak KKN, dan memberikan
  informasi dengan benar. Dalam Kepres 80/2003 dikatakan, Pakta Integritas
  dibuat sebelum pemasukan penawaran (pelelangan dengan metode
  Pascakualifikasi).


• Proses Aanwijzing hanya di hadiri oleh 2
  orang dari 5 Panitia Lelang dan sisanya adalah Pokja. Sementara dalam
  aturan di sebutkan, selama proses Aanwijzing, setidaknya panitia yang
  hadir adalah 2/3 dari total panitia yang ada.
  

Berdasarkan
Realitas tersebut, kami melihat ada permasalahan yang sangat serius
dalam kasus pelelangan pembagunan jalan yang dimaksud, bisa jadi selama
ini pemerintah membiarkan hal tersebut terjadi sehingga banyak pihak di
rugikan terutama public Kota Lhokseumawe. Oleh karna itu MaTA dan TII
meminta Kepada, :

• Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe untuk
  segera menghentikan dan segera melakukan proses ulang terhadap tender
  yang sedang berlangsung.


• Penyidik untuk segera mengambil
  langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penyelamatan
  dan kepatutan hukum sesuai dalam aturan yang berlaku dalam PBJ.


• DPRK
  Kota Lhokseumawe untuk sesegera mungkin memanggil Kepala Dinas
  Pekerjaan Umum kota Lhokseumawe dalam rangka perlunya klarifikasi dan
  evaluasi terhadap mekanisme pelelengan yang selama ini dilaksanakan yang
  rawan KKN.


• Masyarakat untuk terus melakukan pengawasan terhadap
  tahapan proses tender yang di lakukan oleh pihak SKPD-SKPD dalam rangka
  mewujudkan transparansi pembangunan.