Presiden Terbitkan Inpres No.17/2011 Tentang Pencegahan Korupsi |
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden No.17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang merupakan kelanjutan dari Inpres No. 9/2011.
"Ini merupakan Inpres lanjutan, berlaku mulai Januari 2012. Kelanjutan inpres ini, intinya pencegahan dan pemberan...
Read More!
| |
MK Diminta Batalkan Anggaran Pembelian Pesawat SBY |
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Mahkamah Konstitusi membatalkan pembelian pesawat kepresidenan seharga Rp 496 miliar. "Kami minta Ketua MK melalui sidang gugatan membatalkan pembelian green aircraft," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Kadhafi, di...
Read More!
| |
Mahfud Uraikan Fakta tentang Zainal |
Kasus Surat Palsu MK Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan keterangan selama kurang lebih satu jam di gedung Badan Reserse dan Kriminal Polri, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Bersama dua hakim Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati dan Haryono, Mahfud memberi keterangan terkait kasus surat pal...
Read More!
| |
Penyimpan Data Nazaruddin Raib |
KPK Periksa Michael Menufandu
Mantan Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (16/9). Dia diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan.
Pantauan wa...
Read More!
| |
Ampun Deh...Rekrutmen PNS di Daerah Disinyalir Dibisniskan |
DPR mensinyalir rekrutmen pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dibisniskan. Setiap orang yang melamar jadi PNS harus membayar komisi antara puluhan hingga ratusan juta rupiah, dengan tanpa jaminan diterima akibat persaingan ketat.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, Jumat (15/7), mengungkapka...
Read More!
| |
Hakim Mudah Dibeli, Indonesia Darurat Korupsi! |
Penasehat Internasional Center For Transitional Justice, Usman Hamid, mengatakan dengan banyaknya kasus penangkapan hakim karena kasus suap dan korupsi membuktikan bahwa benteng penegakan hukum di Indonesia sudah lemah.
"Fenomena itu menunjukan kemerdekaan hakim tunduk pada transaksi uang. Padahal ...
Read More!
| |
Demokrat: Kami Tak Sembunyikan Nazaruddin |
Partai Demokrat menyatakan tidak mengetahui keberadaan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin.
"Kami juga kehilangan jejak," kata anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, kepada VIVAnews.com, Rabu 6 Juli 2011.
Mubarok membantah partainya menyembunyikan Nazaruddin. "Tidak mungkin kami...
Read More!
| |
Nazaruddin "Melarikan Diri" Itu Wajar |
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menganggap wajar berbagai tudingan terhadap Muhammad Nazaruddin ke luar negeri sebagai upaya melarikan diri dan bukan berobat. Berbagai masalah yang tengah menjerat Nazaruddin membuat kepergiannya ke Singapura mengundang kontroversi publik.
"...
Read More!
| |
Demokrat Minta KPK Usut Kasus Suap |
Partai Demokrat mengaku serius terhadap upaya pemberantasan korupsi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan politisinya. Oleh karena itu, Demokrat sangat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk menelusuri kasus suap dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera ...
Read More!
| |
Kunjungan Kerja Luar Negeri DPR Cenderung hanya Habiskan Anggaran |
Metode penganggaran kunjungan kerja luar negeri (kunker LN) DPR RI harus diubah. Selama ini, anggaran kunker DPR sudah ditetapkan alokasi anggaran maksimum namun dalam realisasinya belum tentu terpakai. Karena itu, ditengarai, kunker DPR hanya untuk menghabiskan uang yang sudah dianggarkan.
"Memang...
Read More!
| |
KPK dan BPKP Tandatangani Kerjasama Berantas Korupsi |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dalam rangka kerjasama pemberantasan korupsi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (21/4/2011).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua KPK Busyro
Muqodda...
Read More!
| |
Resmikan Rembuk Nasional Pendidikan, Menko Kesra Sentil Penyaluran Dana BOS |
Menko Kesra Agung Laksono mengingatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Indonesia proaktif memperlancar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tidak baik membiarkan terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS dan dapat menimbulkan keresahan. Jangan sampai proses p...
Read More!
| |
Ratusan Kepala Daerah Korupsi |
Ketika membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, akhir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sedih karena banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kenyataan ini sungguh sangat ironis karena dengan fakta makin banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus...
Read More!
| |
KPK akan Periksa Muladi dan Amidhan sebagai Saksi |
Kasus Suap Pemilihan Gubernur BIGubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Muladi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Amidhan pada Senin (14/2) ini dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (...
Read More!
| |
Mengapa Cirus Tak Juga Jadi Tersangka? |
Jaksa peneliti Cirus Sinaga hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka, baik dalam kasus mafia peradilan dengan salah satu terdakwa Gayus H Tambunan maupun dalam kasus dugaan pemalsuan rencana tuntutan Gayus H Tambunan untuk perkara yang sama.
Padahal, nama Cirus Sinaga disebut-sebut Gayu...
Read More!
| |
PSSI Diduga Korupsi Rp 720 M per Tahun |
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD di tubuh PSSI serta sejumlah klub Liga Super Indonesia (LSI). ICW menduga, dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp 720 miliar.
Angka itu dihitung dari dana yang disinyalir telah dikorupsi pengurus PS...
Read More!
| |
Mahfud MD Sikapi Hasil Investigasi Suap di MK |
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan tim investigasi dugaan suap di Mahkamah Konstitusi sudah menggelar keterangan pers bersama. Dalam keterangan pers kemarin tidak ditemukan bukti adanya suap di tubuh MK. Hari ini, Ketua MK dan Hakim Konstitusi akan menyatakan sikapnya.
Informasi dari Bir...
Read More!
| |
Memulai Antikorupsi Dari Mal |
Dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember nanti, Indonesia
Corruption Watch menggelar Konser Gipsi, Generasi Anti Korupsi di Margo
City, Depok, 7 Desember 2010. Sejumlah tokoh antikorupsi akan
mengkampanyekan gerakan antikorupsi bersama sejumlah band dan artis.Sejumlah
artis yang ak...
Read More!
| |
Nyanyian Gayus |
Gayus Holomoan P Tambunan kembali membuat kejuatan. Setelah lebih sepekan membantah tidak pernah ke Bali dan tidak pernah menonton turnamen tenis internasional, Senin (15/11), secara mengejutkan ia mengakui benar berada di Bali pada 5 November 2010, dan foto yang mirip wajahnya itu adalah dirinya.
...
Read More!
| |
Duh, Dana Lapangan Tenis Pun Dikorup |
Kejaksaan Negeri Tolitoli, Sulawesi Tengah, akan segera memeriksa SM, Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah setempat terkait dugaan korupsi pembangunan lapangan tenis senilai Rp 1 miliar.
Kejari Tolitoli Sudiyanto mengatakan, Senin (15/11/2010), pihaknya sudah menyiapkan surat pemanggilan untu...
Read More!
| |