Topic List In "Pers Release"

Pengalokasian Untuk Pengadaan Mobil Rp. 8,3 M
#MaTA : Bukan Kebutuhan Yang Mendesak Menanggapi pengalokasian anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Utara tahun anggaran 2012 mencapai Rp. 8,3 Milliar, Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA menilai kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kondi...
 Read More!
"RAPBK 2012 Aceh Utara" Dana Perjalanan Dinas Pos Setda Capai Rp4 Miliar
MaTA: Berpotensi Menggerogoti Uang Rakyat Hampir sama dengan tahun 2011, kini Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengalokasikan dana perjalanan dinas pada pos sekretariat daerah untuk tahun 2012 mencapai Rp4 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp750 juta untuk perjalanan dinas bupati da...
 Read More!

Gubernur Dituding Lindungi Koruptor
Jadwal Pelantikan Pj Bupati Aceh Utara Belum Jelas Jadwal pelantikan Pejabat Bupati Aceh Utara sampai sekarang belum jelas walau Pemerintah Aceh sudah menerima surat Mendagri tentang penonaktifan sementara Bupati Ilyas A Hamid dan wakilnya Syarifuddin. Masyarakat Transparansi Aceh menuding Gubernur...
 Read More!
Gubernur Aceh Harus Segera Mengusulkan Pemberhentian Terdakwa Ilyas A Hamid dan Syarifudin, SE Dari
MaTA Surati Mendagri dan Gubernur Aceh Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA mendesak Gubernur Provinsi Aceh untuk segera mengusulkan pemberhentian Ilyas A Hamid dan Syarifuddin, SE dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini karen...
 Read More!

Terdakwa Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Harus Segera Ditahan
MaTA : Hentikan Pengadilan Sesat Di Aceh. Menanggapi dilaksanakannya sidang perdana terhadap terdakwa Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara menyangkut kasus deposito Rp. 220 Milyar, Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA mendesak Majelis Hakim agar kedua terdakwa untuk segera ditahan. Ini penting...
 Read More!
MaTA Desak Pemkab Aceh Utara Benahi PD Bina Usaha
Kapal Marisa Mestinya Segera Dijual Masyarakat Transparansi Aceh mendesak Pemkab Aceh Utara membenahi Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) yang selama ini hanya menguras APBK. Sementara Kapal Marisa mestinya segera dijual supaya tidak lagi menghabiskan dana dan energi Pemda. “Pengelolaan PDBU...
 Read More!

Usai Berlibur ke Bali, Bendahara SMPN 1 Dijebloskan ke Penjara
Hakim Tangguhkan Penahanan Terdakwa Zulkifli Dikecam Tim jaksa menjebloskan Isnawi, tersangka korupsi dana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang merugikan negara Rp680,5 juta, ke penjara, Rabu (6/7) sore. Bendahara SMPN 1 Lhokseumawe itu baru saja usai berlibur ke Bali. Sementara itu,...
 Read More!
MaTA Sesalkan Fraksi Partai Aceh
'Lindungi' Tersangka Kasus Lahan Blang Panyang Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Fraksi Partai Aceh DPRK Lhokseumawe yang terkesan ‘melindungi’ oknum anggota dewan yang menjadi tersangka kasus lahan Blang Panyang, Syaridin Yahya. Partai Aceh (PA) mestinya menunjukkan ...
 Read More!

APBK Tahun 2011 Kabupaten/Kota Di Aceh Belum Berpihak Kepada Masyarakat
*Belanja Untuk Pegawai Masih Mendominasi Berdasarkan monitoring Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA terhadap beberapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) di Aceh tahun anggaran 2011 masih didominasi oleh belanja untuk pegawai. Hal ini membuktikan anggaran tersebut belum sep...
 Read More!
Nama Item Anggaran Dalam APBK Bingungkan Publik
Biaya Keberangkatan 32 Orang ke Kalimantan Dipertanyakan Masyarakat Transparansi Aceh menilai penulisan item anggaran pada setiap pos dana Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam APBK Lhokseumawe 2011 membingunkan public, karena tidak ada penjabaran secara detail. MaTA juga mempertanyakan aloka...
 Read More!

Vonis Bebas Kasus Korupsi Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
I. PendahuluanMaTA melaporkan ke Komisi Yudisial (KY) untuk menyampaikan data tentang vonis bebas yang dijatuhkan hakim karir di Pengadilan Umum Kota Lhokseumawe dalam beberapa kasus korupsi. Data ini kami nilai penting bagi perbaikan Mahkamah Agung (MA) dan sistem peradilan Indonesia ke depan. Bagi...
 Read More!
Komisi VIII DPR RI Perlu Segara Memanggil Kuntoro Dan Sri Mulyani
Menyangkut Dana Takziah Sisa Tsunami * MaTA Surati Komisi VIII DPR Menanggapi ketidak jelasan sisa dana tsunami sebesar Rp. 5 Trilyun pasca berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh kepada Anggota Komisi VIII DPR RI beberap...
 Read More!

Pengelolaan Dana CSR PT. Arun Belum Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
* Pemerintah Kehilangan Taring Berdasarkan penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA bersama Forum Komuniksasi Geuchik dan Pemuda Gampong Lingkungan PT. Arun terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) didapatkan bahwa terdapat berbagai persoalan yang selama ini di...
 Read More!
Pengumuman CPNSD 2010 “Kentalnya" Indikasi Permainan
Berdasarkan hasil analisis Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA terhadap pengumuman Gubernur Aceh nomor : Peg.810/294/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2010 Provinsi dan pengumuman Gubernur Aceh nomor : Peg.800/023/2011 tentang Kelulusan Penerimaan CPNSD T...
 Read More!

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penggunaan Dana BOS
Untuk Mudahkan Pengawasan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah melakukan sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya mencapai Rp 323 miliar untuk SD dan SMP di 23 kabupaten/kota se-Aceh. Besarnya dana APBN yang dikelola pemerintah daerah itu dinil...
 Read More!
Dana Kerja Gubernur Dan Dana Aspirasi Dpra Tidak Ada Dasar Hukum
Menanggapi besaran dana kerja Gubernur dan dana aspirasi bagi DPRA yang telah disepakati dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBA 2011, Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA menilai hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer dan pemaksaan dalam penggunaan anggaran atau ...
 Read More!

Tugas Pansus DPRK Lhokseumawe Belum Berakhir
Kejari Harus Kosistem Dalam Agenda Pemberantasan Korupsi Menanggapi hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Lhokseumawe terhadap dugaan Pungutan Liar (Pungli) dana pendidikan yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Lhokseumawe yang telah di paripurnakan, Masy...
 Read More!
Besarnya Remunasi Untuk Bankir Bank Aceh
MaTA : Pemborosan Anggaran Secara Legal Menanggapi besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Bank Aceh untuk membayar Direksi dan Komisaris, Masyarakat Transparansi Aceh menilai hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prestasi yang diraih oleh bank tersebut selama ini. Secara tegas MaTA menolak...
 Read More!

Aceh Utara Memiliki Dusun Fiktif
* Kabag Pemerintahan Mukim Dan Gampong Wajib Mengevaluasi Geuchik Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA mensinyalir bahwa dua dari lima dusun yang ada di Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara terindikasi fiktif, artinya dua dusun tersebut hanya memiliki nama saja akan ...
 Read More!
Pengelolaan Anggaran Koperasi Sarat Penyimpangan
Berdasarkan penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA terhadap bantuan untuk Koperasi Pertanian Terpadu Tjot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBK Aceh Utara 2008 yang diplotkan melalui pos Sekretariat Daerah dengan item kegiatannya belanja pe...
 Read More!

1 | 2 | 3 | Next »

Category

Pesan Singkat

Artikel Terakhir

Top Download